Rekonsiliasi Harus Inisiatif Kedua Pihak

MAHKAMAH Agung memutuskan sengketa kepengurusan
Dewan Pengurus Pusat Partai Golkar dikembalikan pada putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni kepengurusan yang sah pada
hasil Musyawarah Golkar di Riau pada 2009 lalu